Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 09 Desember 2015

Renungan bagi saudaraku golput

Oleh:  Ustadz Firanda

Ulama-ulama dunia menyerukan untuk memilih dalam demokrasi

1) para ulama yg menyuruh nyoblos sangat banyak dan lebih senior (sy bin Baz, sykh albani, sykh utsaimin, al-lajnah Ad-daaimah, sykh Abdul Muhsin Al-Abbad, syakh sholeh al-luhaidan, Mufti arab saudi sykh Abdul Aziz alu syaikh, syaikh Nasir Asy-syatsri, sykh ali hasan, syaikh masyhur hasan, syaikh musa nashr, syaikh Ibrahim ar-ruhaili, sykh Abdul Malik romadoni al-Jazaairi, dan masih banyak yg lainnya)
Maka mengikuti ulama senior para orang tua yang tinggi ilmu dan ketakwaan mereka lebih utama daripada mengikuti pendapat para ustadz seperti kami

2) jika ada yg berkata : para ulama tdk tahu kondisi Indonesia, kita katakan :
- ini adalah tuduhan yg tdk beralasan dan terlalu dipaksa-paksakan. Karena masalah pemilu dan demokrasi adalah permaslahan yang umum menimpa banyak negeri kaum muslimin, seperti Yaman, Kuwait, iraq, al-jazaair dll
- sebagian ulama tersebut sering ke Indonesia, seperti syaikh Ali Hasan yang sudah 17 kali ke Indonesia, syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili dan syaikj Abdurrozzaq yang sudah berulang-ulang ke Indonesia
- diantara para ulama tersebut adalah syaikh Abdul Malik romadoni al-Jazaairi yang telah menulis buku khusus tentang politik (madaarikun nadzor) beliapun menyuruh untuk memilih

3) jika ada yang berkata : para ulama juga bisa salah berfatwa. Maka kita katakan hal ini memang benar, namun jika para ulama saja bisa salah apalagi para ustadz yang berseberangan tentu bisa lebih salah lagi

4) kaidah yg dipakai oleh para ulama adalah irtikaab akhoffu Ad-dororoin yaitu menempuh kemudorotan yang lebih ringan dalam rangka menjauhi kemudorotan yang lebih besar.
Dalil akan kaidah ini sangatlah banyak, diantaranya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lebih memilih membiarkan orang arab Badui kencing di mesjid nabawi dan melarang para sahabat yang hendak mencegah orang arab Badui tersebut karena pilihan para sahabat akan lebih fatal akibatnya. Hal ini bukanlah berarti nabi mendukung adanya kencing di mesjid !!
Kaidah ini berbeda dengan kaidah dorurot tubihul mahdzuroot (analogi boleh makan babi kalau tdk maka akan meninggal). Nabi tatkala memilih membiarkan arab Badui tersebut kencing bukan sedang dalam keadaan darurot dari sisi bahaya, akan tetapi dari sisi dua kemudorotan yang tdk bisa dihindari maka beliau memilih mudorot yang kecil

5) pernyataan bahwa menyoblos berarti mendukung demokrasi, adalah pernyataan yang tdk benar. Karena kaidah menempuh kemudorotan yang lebih ringan bulan berarti mendukung kemudorotan !!, ini merupakan perkara yang sangat jelas bagi yang paham akan kaidah tersebut. Sebagaimana tadi Nabi membiarkan arab Badui kencing di mesjid maka bukan berarti Nabi mendukung adanya kencing di mesjid.
Pernyataan inilah yang sering disalah gunakan oleh sebagian saudara kita untuk mengkafirkan orang-orang yang nyoblos karena persepsi mereka bahwa memilih melazimkan mendukung kesyirikan demokrasi fan berarti kafir

6) pernyataan : "golput lebih selamat" mala perlu direnungkan kembali :
- seorang yang golput pun tdk akan terhindarkan dari kemudorotan yang akan muncul dikemudian hari. Siapapun presidennya pasti undang-undang yang diputuskannya akan berpengaruh bagi rakyat Indonesia. Golput hanya bisa terhindar dari dampak demokrasi Indonesia jika golput pindah ke luar negri, ke arab saudi misalnya
- pernyataan bahwa yang nyoblos akan ditanya pada hari kiamat, sementara yang tdk nyoblos tdk ditanya, maka kita katakan :
Seorang golput jika ternyata karena golput nya maka naiklah pemimpin yang membawa kemudorotan bagi Islam dan kaum muslimin maka iapun akan dimintai pertanggung jawaban pada hari kiamat.
- pernyataan : kalau nyoblos maka bertanggung jawab atas hukum-hukum yang kemudian hari dikeluarkan oleh pilihannya.
Jawabannya : ini tidaklah lazim, kembali kepada kaidah memilih kemudorotan yang lebih ringan bukan berarti mendukung kemudorotan, sebagaimana analogi Nabi membiarkan arab Badui kencing dimesjid bukan berarti membolehkan apalagi mendukung kencing di mesjid

7) kalau ada yang bilang bahwa yang nyoblos manhaj nya perlu dipertanyakan, maka kenyataannya mereka yang nyoblos telah mengikuti fatwa para ulama, bahkan banyak dan mayoritas para ulama. Kalau bukan fatwa para ulama yang diikuti lantas siapa lagi?

8) syaikh Ali Hasan pernah berfatwa untuk tdk menyoblos tatkala ada pemilu di Iraq, sehingga ahlus sunnah pada tdk memilih, akibatnya syiah yang naik dan berkuasa. Maka setelah iti beliau merubah fatwa beliau mengikuti yang lebih tua yaitu fatwa syaikh Albani guru beliau, syaikh bin Baz, dan syaikh utsaimin. Beliau sadar bahwa fatwa orang tua (syaikh Albani) lebih tajam daripada fatwa beliau

9) ingatlah bisa jadi Kristenisasi, syiah nisasi, liberal semakin berkembang tanpa harus angkat senjata, namun hanya dengan perundang-undangan.
Jika sebagian ustadz tdk bisa ngisi pengajian di sebuah mesjid hanya karena DKM nya simpatisan syiah maka bagimana lagi jika syiah beneran. Apalagi dalam skala yang lebih luas

10) tidak diragukan bahwa pemilu merupakan fitnah yang menimbulkan pro kontra, maka hendaknya baik yang nyoblos maupun yang golput agar kembali rukun, tdk perlu saling menjatuhkan, toh hanya 9 juli lalu semuanya hanya tinggal menunggu taqdir Allah. Masing masing telah menunjukkan sudut pandangnya, masing-masing telah berdoa dan berijtihad, dan masing-masing berniat baik untuk Islam dan negeri ini.
Semoga Allah memberikan yang lebih baik bagi kaum muslimin Indonesia.

https://firanda.com/index.php/artikel/status-facebook/719-renungan-bagi-saudaraku-golput

Selasa, 08 Desember 2015

Khilafah dan Demokrasi

Oleh: DR. Adian Husaini ( Kaprodi Pendidikan Islam Pasca sarjana Univ.Ibn Khaldun Bogor)

SEBENARNYA, masalah demokrasi bisa dibicarakan dengan lebih ilmiah. Istilah “demokrasi” tidak tepat didikotomikan dengan istilah “khilafah”. Tetapi, lebih tepat, jika “demokrasi” versus “teokrasi”. Sistem khilafah beda dengan keduanya. Sebagian unsur dalam sistem khilafah ada unsur demokrasi (kekuasaan di tangan rakyat) dan sebagian lain ada unsur teokrasi (kedaulatan hukum di tangan Tuhan). Membenturkan demokrasi dengan khilafah, menurut saya, tidak tepat.

Sistem demokrasi ada yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah, Karena adanya kebebasan berpendapat. Maka, Hizbut Tahrir justru berkembang ke negara-negara yang menganut sistem demokrasi, seperti di Indonesia. Di AS, Inggris, dan sebagainya, HT lebih bebas bergerak dibanding dengan di Arab Saudi. Karena itu, demokrasi memang harus dinikmati, selama tidak bertentangan dengan Islam. Itulah yang dilakukan oleh berbagai gerakan Islam, dengan caranya masing-masing. Ada yang masuk sistem politik, ada yang di luar sistem politik,tetapi masuk sistem pendidikan, dan lain-lain. Tapi, mereka tetap hidup dan menikmati sistem demokrasi. Saat HTI menjadi Ormas, itu juga sedang memanfaatkan sistem demokrasi, karena sistem keormasan di Indonesia memang “demokratis”.

Karena itu, menolak semua unsur dalam demokrasi juga tidak tepat. Karena demokrasi adalah istilah asing yang harus dikaji secara kritis. Para ulama kita sudah banyak melakukan kajian terhadap demokrasi, mereka beda-beda pendapat dalam soal menyikapinya. tapi, semuanya menolak aspek “kedaulatan hukum” diserahkan kepada rakyat, sebab kedaulatan hukum merupakan wilayah Tuhan. kajian yang cukup bagus dilakukan oleh Prof Hasbi ash-Shiddiqy dalam buku Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam.

Inilah yang kita sebut sebagai proses Islamisasi: menilai segala sesuatu istilah “asing” dengan parameter Islam. Contoh kajian yang bagus dilakukan oleh Ibn Taymiyah dalam menilai istilah-istilah dalam sufi, yang asing dalam Islam, seperti “kasyaf”, “fana”, dan sebagainya. Al-Ghazali juga contoh yang baik saat menilai istilah dan faham “falsafah”. Ada yang diterimanya, tetapi juga ada yang ditolaknya.

Jadi, menurut saya, kenajisan istilah “demokrasi” bukan “lidzatihi”, tetapi “lighairihi”, karena masih bisa “disamak”. Saat ini pun kita telah menggunakan berbagai istilah asing yang sudah diislamkan maknanya, seperti “agama”, “dosa”, “sorga”, “neraka”, “pahala”, dan lain-lain.

Masalah khilafah juga perlu didudukkan pada tempatnya. Khilafah adalah sistem politik Islam yang unik dan khas. Tentu, agama dan ideologi apa pun, memerlukan dukungan sistem politik untuk eksis atau berkembang. Tetapi, nasib dan eksistensi umat Islam tidak semata-mata bergantung pada khilafah. Kita dijajah Belanda selama ratusan tahun, Islam tetap eksis, dan bahkan, jarang sekali ditemukan kasus pemurtadan umat Islam. Dalam sejarah, khilafah juga pernah menjadi masalah bahkan sumber kerusakan umat, ketika sang khalifah zalim. Dalam sistem khilafah, penguasa/khalifah memiliki otoritas yang sangat besar. Sistem semacam ini memiliki keuntungan: cepat baik jika khalifahnya baik, dan cepat rusak jika khalifahnya rusak. Ini berbeda dengan sistem demokrasi yang membagi-bagi kekuasaan secara luas.

Jadi, ungkapan “masalah umat akan beres jika khilafah berdiri”, juga tidak selalu tepat. Yang lebih penting, menyiapkan orang-orang yang akan memimpin umat Islam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Entah mengapa Rasulullah saw — setahu saya — tidak banyak (hampir tidak pernah?) mengajak umat Islam untuk mendirikan negara Islam. meskipun negara pasti suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam, sebab berbagai aspek hukum dan kehidupan umat terkait dengan negara.

Tapi, saya tidak ketemu hadits: “Mari kita dirikan negara, agar kita jaya!” Tentu, bukan berarti negara tidak penting.

Terakhir, soal “cara mendirikan khilafah”. Saya sering terima SMS, bahwa khilafah adalah solusi persoalan umat. Beberapa kali acara, saya ditanya, mengapa saya tidak membicarakan khilafah sebagai solusi umat! Saya pernah sampaikan kepada pimpinan HTI, tahun 2010 lalu, tentang masalah ini.

Menurut saya, semangat mendirikan khilafah perlu dihargai, itu baik. Tetapi, perlu didudukkan pada tempatnya juga. Itu yang namanya adil. Jangan sampai, ada pemahaman, bahwa orang-orang yang rajin melafalkan kata khilafah dan rajin berdemo untuk menuntut khilafah merasa lebih baik daripada para dai kita yang berjuang di pelosok membentengi aqidah umat, meskipun mereka tidak pernah berdemo menuntut khilafah, atau bergabung dengan suatu kelompok yang menyatakan ingin mendirikan khilafah.

“Mendirikan khilafah” itu juga suatu diskusi tersendiri. Bagaimana caranya? AD Muhammadiyah menyatakan ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya! Persis juga punya tujuan serupa. DDII juga sama. Mars MTQ ada ungkapan “Baldatun Thayyitabun wa Rabbun Ghafur”. Apa itu tidak identik dengan “khilafah”. AD/ART PKS juga ingin memenangkan Islam.

Walhasil, menurut saya, dimensi perjuangan Islam itu sangat luas. Semua kita yang ingin tegaknya Islam, perlu bekerjasama dan saling menghormati. Saya sebenarnya enggan menulis semacam ini, Karena saya sudah menyampaikan secara internal. tetapi, karena diskusi masalah semacam ini sudah terjadi berulang kali.

Masalah umat ini terlalu besar untuk hanya ditangani atau diatasi sendirian oleh PKS, HTI, NU, Muhammadiyah, INSISTS, dan lain-lain. Kewajiban diantara kita adalah melakukan taushiyah, bukan saling mencerca dan saling membenci. Saya merasa dan mengakui, kadang terlalu sulit untuk berjuang benar-benar ikhlas karena Allah. Bukan berjuang untuk kelompok, tapi untuk kemenangan Islam dan ikhlas karena Allah. Wallahu a’lam bish-shawab.

Senin, 07 Desember 2015

Surat Terbuka Dari Adyaksa Dault Untuk Hizbut Tahrir Indonesia

Pada 3 Desember 2015, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui situs resminya menerbitkan tulisan berjudul “Pepesan Kosong Pilkada Serentak”. Tulisan itu mendapatkan berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan umat Islam.

Calon Gubernur DKI Jakarta Adhyaksa Dault menuliskan tanggapan tajam untuk HTI. Berikut ini tulisannya seperti dirilis Sharia:

“Islam tidak melarang seorang muslim memimpin negara meskipun negaranya belum islami, contohnya at- Thufail bin Amru Addausi setelah masuk Islam tetap memimpin walaupun sebagian rakyatnya masih keberatan dengan diterapkan larangan perzinahan atas mereka…

Raja an-Najasyi masuk Islam tapi selama tiga tahun wilayahnya belum bergabung dengan pemerintahan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan belum bisa menerapkan syariat Islam. Begitu juga raja sebelumnya masuk Islam tapi merahasiakanya supaya tidak digulingkan oleh uskup-uskup di Habasyah.

Islam tidak melarang membantu pemimpin yang kafir dalam tugasnya mencegah kezaliman. Di masa jahiliyah terjadi hilful fudlul yang sepakat mencegah kezaliman atas warga. Itu terjadi sebelum Nabi diutus sebagai Rasul kemudian Nabi mengomentarinya: seandainya aku diundang sekarang di masa Islam niscaya aku akan ikut dalam pakta itu. Dan ini menunjukkan boleh membantu negara-negara kafir dalam upaya mencegah kezaliman atas negara manapun. Apalagi membantu pemerintah yang dipimpin oleh presiden muslim dalam rangka mencegah kezaliman atas rakyat dalam bentuk apapun. Baik kezaliman militer, politik, ekonomi, sosisl maupun yang lain.

Maka boleh menjadi menteri atau gubernur dalam pemerintahan ini walaupun tidak berasasksn Islam untuk mencegah kezaliman atas kaum muslimin.

Islam tidak melarang menduduki jabatan dalam pemerintahan yang tidak berasaskan syariat Allah seperti halnya Nabi Yusuf ‘alaihis salam dalam pemerintah kerajaan Mesir di mana urusan keuangan negara diserahkan kepada nabi Yusuf ‘alaihis salam. Demikian sejarah bicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Kalau memang HT menganggap pilkada atau pemilu itu bertentangan dengan syariat Islam, setidaknya untuk daerah-daerah tertentu di indonesia seperti Jakarta dan Kalimantan Barat, mereka sedang bertarung menghadapi pemimimpin-pemimpin yang berlindung di balik baju nasionalisme tapi mereka sesungguhnya membenci pemimpin Islam!!

Lalu ada pemimpin Islam yang punya peluang untuk memenangkan pilkada demi juga perjuangan Al Islam lalu kalian dengan mudahnya mengeluarkan brosur selebaran yang mengatakan kalau pilkada atau pemilu itu pepesan kosong dan malah memprovokasi ummat Islam untuk tidak memilih atau golput dan kalian bagi-bagikan dari masjid ke masjid, dari mushollah kemushollah!! Apakah itu artinya sama juga kalian membiarkan pemimpin-pemimpin di luar Islam memenangkan pemilihan??? Masya Allah!! Apakah kalian tidak membuka mata kalian melihat berapa banyak pemimpin-pemimpin Islam di daerah yang berjuang dengan caranya sendiri mencoba menegakkan sebagian syariat Islam dengan sebatas kemampuan mereka. Sadarkah kalian ??? Kalian saksikan bagaimana walikota Bogor, Gubernur Jabar, Surabaya,Bojonegoro serta masih banyak lagi di daerah yang telah berbuat untuk dakwah dan Islam??? Sadarkah kaliaan??? Tolong kalian harus sadar.

Khilafah pasti ada tanpa atau peran kalian!!! Dan bukan hanya kalian yang mengklaim berjuang untuk tegaknya Khilafah!! Maka biarkan mereka yang berjuang dengan caranya sendiri baik dari dalam sistem atau di luar sistem saling bahu membahu!!! Bukan dengan cara melemahkan perjuangan mereka dengan brosur-brosur, elebaran-selebaran yang memprovokasi orang Islam untuk tidak memilih dengan menyebarkannya di masjid-masjid, mushollah-mushollah seperti yang kalian lakukan!!! Wallahu a’lam.

Semoga Allah SWT membuka mata hati pemimpin kalian. Sampaikan pesan ini pada pemimpin kalian nun jauuh di sana!! Yang kalian sami’na wa a’tho’na padanya!!! Katakan ini pesan dari seorang Indonesia yang rindu pada khilafah!! Yang pernah lima tahun menjabat menteri di Indonesia dan sudah sering ikut acara kalian!! Bahkan hari ini di-bully di medsos dari lawan-lawan politiknya dengan memposting fotonya ketika memegang bendera Khilafah bendera HT di Istora Senayan dan mereka komentari dengan mengatakan inilah calon Taliban!! Islam Ekstreem!!… Tapi dia tetap ikhlas menerimanya karena ini bagian dari resiko perjuangan tegaknya khilafah!! Tapi tidak mau mematahkan perjuangannya dan ikhwah-ikhwahnya yang berjuang dalam sistim yang ada karena kondisi yang ada menghendaki demikian !!!…. Wa kafaa billahi syahiidaa!!!

http://bersamadakwah.net/ini-jawaban-adhyaksa-dault-untuk-pepesan-kosong-hizbut-tahrir/

Rabu, 27 Mei 2015

Jawaban BEM UI Dan Rencana Aksi Mei 2015

Pada perngatan hari kebangkitan nasional 20 Mei 2015 BEM Universitas seluruh Indonesia telah memutuskan untuk turun ke jalan sebagai protes kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan nya yang di anggap tidak mampu melaksanakan amanah institusi. Berikut penjelasan Ketua BEM UI :

Kita boleh berbeda pendapat. Itu sah di alam demokrasi. Tapi ijinkan saya share bagaimana paradigma yang saya pakai dalam kehadiran saya bertemu dengan Presiden.
Bagi saya, aksi dan perlawanan itu tidak boleh dibatasi hanya dengan turun ke jalan. Hadirnya saya ke forum dengan presiden juga saya niatkan sebagai bagian dari aksi dan advokasi mahasiswa untuk menyampaikan langsung apa yang menjadi keresahan masyarakat.
Saya pastikan bahwa apa yang saya lakukan adalah tetap dalam koridor gerakan moral dan intelektual. Ini hanya masalah pilihan gerakan (choice of movement) apa yang mau kita gunakan. Bertemu langsung kah? Atau terus menerus berada di jalanan?
Pertemuan saya juga adalah bagian dari kesepakatan mahasiswa UI yang diwakili oleh BEM se UI, dalam forum Sospolnet. Beberapa waktu lalu saya dengan tegas menolak undangan wantimpres karena bagi kami wantimpres tidak memiliki signifikansi dan  pengaruh apapun. Kami hanya ingin bertemu dengan Presiden karena beliaulah yang paling strategis yang harus ditemui. Oleh karenanya, ketika peluang bertemu dengan Presiden ini hadir, saya katakan, "Ya, Bismillah. saya akan hadir".
Saya lbh ikhlas dicaci mahasiswa se Indonesia dibandingkan saya menyianyiakan kesempatan ketemu presiden sebagai pembuat kebijakan langsung, yang bisa jadi pertemuan tsb berdampak pada 250 juta rakyat indonesia di luar sana. Lagi2 saya katakan, Mari kita kuatkan substansi daripada cara :)
Bagi kawan yang mengira kami yang hadir tergadaikan atau terbeli, coba lihat lagi definisi apa yang kawan pakai untuk menjudge kami? Tidak semurah itu idealisme kami dijual hanya dengan jamuan makan malam.
Besok, Kamis, 21 Mei 2015, Pukul 10.00 BEM UI akan bergabung dengan ribuan massa mahasiswa di depan Istana Negara. Saya sudah mendapatkan konfirmasi dari Kordinator Pusat BEM SI akan hadirnya ribuan massa di depan Istana esok. Saya undang seluruh rakyat yang masih peduli akan hadirnya kesejahteraan yang lebih baik, untuk hadir bersama kami mahasiswa.
(Hasil Pertemuan dengan Presiden dapat diakses di bem.ui.ac.id)
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!
Salam
Andi Aulia R-Ketua BEM UI
Itu jawaban ketua bem ui